Angka yang Tak Lagi Bisa Diabaikan
Kalimantan kembali diselimuti asap. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas lahan yang terbakar di lima provinsi Kalimantan tercatat mencapai 57.081,33 hektare, angka ini sudah melampaui total luas kebakaran sepanjang tahun 2025 yang mencapai 55.717,27 hektare, padahal musim kemarau bahkan belum mencapai puncaknya. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini terjadi merata di seluruh provinsi Kalimantan: Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, tanpa terkecuali.
Catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperkuat gambaran ini. Sejak Januari hingga Juli 2026, tercatat 34.262 titik panas dan 33.837 hektare area terbakar di Kalimantan, menjadikan pulau ini sebagai episentrum bencana karhutla nasional. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan situasi terparah mencatat hotspot tertinggi sebanyak 17.236 titik dengan luas kebakaran sekitar 28.680 hektare. Data terbaru dari BPBD Kalimantan Barat bahkan menyebut angka yang lebih tinggi lagi: karhutla di provinsi ini mencapai 38.310,86 hektare hingga akhir Juli 2026, dengan Kabupaten Ketapang sebagai wilayah paling parah terdampak, mencapai 12.443,79 hektare, disusul Kubu Raya dan Mempawah.
Titik Panas yang Melonjak Drastis
Memasuki pertengahan Agustus 2026, situasi justru memburuk tajam. Data Kementerian Kehutanan mencatat lonjakan hotspot yang eksplosif hanya dalam hitungan hari. Pada 17 Agustus 2026, terdapat 93 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 28 di Kalimantan Tengah, dan dua di Kalimantan Selatan total 123 titik di tiga provinsi. Namun dua hari kemudian, angka itu melonjak drastis: pada 19 Agustus 2026, tercatat 259 hotspot di Kalimantan Barat, 242 di Kalimantan Tengah, dan 17 di Kalimantan Selatan, atau lebih dari empat kali lipat dibanding hari sebelumnya.
Secara nasional, tren ini juga mengkhawatirkan. Kementerian Kehutanan pada Juli lalu menyebut peningkatan hotspot nasional mencapai 166,99 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Artinya, ancaman karhutla tahun ini sesungguhnya sudah terdeteksi sejak awal musim kemarau, jauh sebelum ribuan titik panas benar-benar muncul di Agustus.
Mengapa Karhutla Terus Berulang?
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjuk fenomena iklim sebagai pemicu utama. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa kondisi iklim kering akibat El Niño membuat lahan mudah terbakar dan memicu banyak asap, dengan intensitas El Niño yang dipantau sangat kuat sepanjang Agustus 2026.
Namun faktor iklim bukan satu-satunya penyebab. Persoalan struktural turut memperburuk keadaan. Mongabay mencatat bahwa kesiapan pemerintah justru melemah di tengah eskalasi krisis, akibat pemangkasan anggaran penanggulangan bencana. Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2026 hanya berkisar Rp3 hingga Rp4 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan alokasi pada periode krisis karhutla 2015, 2019, maupun 2022–2024. Anggaran yang terbatas itu pun tidak sepenuhnya dialokasikan untuk penanganan karhutla, melainkan harus dibagi untuk seluruh jenis bencana lain.
Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat di garis depan. Regulasi perlindungan lingkungan berisiko hanya menjadi macan kertas, sementara warga yang selama ini terlibat aktif dalam pemadaman kebakaran harus menanggung beban akibat minimnya dukungan fasilitas dan pendanaan.
Gambut: Api yang Sulit Dipadamkan
Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan karhutla Kalimantan adalah karakter lahan gambut yang mendominasi sejumlah wilayah. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan merupakan provinsi paling rawan mengalami kebakaran luas karena memiliki kawasan gambut yang cukup luas, dan kebakaran gambut dikenal sulit dikendalikan karena api dapat merambat dan membara di bawah permukaan tanah, jauh dari jangkauan pemadaman konvensional.
Sejarah mencatat betapa destruktifnya kebakaran gambut ketika lepas kendali. Episode terparah terjadi pada 2015, ketika luas karhutla nasional mencapai sekitar 2,61 juta hektare, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatatnya sebagai salah satu tahun dengan luas karhutla terbesar dalam periode 2015–2019. Hingga Oktober 2015, luas kebakaran gambut di Kalimantan tercatat sekitar 267.974 hektare, dengan Kalimantan Tengah sebagai provinsi paling parah terdampak mencapai 583.833 hektare lahan terbakar pada tahun itu.
Dampak yang Melampaui Batas Wilayah
Asap karhutla tidak mengenal batas administratif. Musim kemarau yang diperparah El Niño meningkatkan ancaman karhutla di Kalimantan hingga akhir tahun, berisiko memicu kabut asap, gangguan transportasi, dan penurunan kualitas udara, dengan dampak yang mencakup gangguan pernapasan warga, terganggunya aktivitas sekolah dan ekonomi, ancaman keselamatan, hingga asap yang berpotensi menembus wilayah negara tetangga.
Laporan lapangan dari berbagai daerah memperkuat kekhawatiran ini. Kabut asap pekat dilaporkan menyelimuti Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada awal Agustus 2026, membatasi jarak pandang warga di wilayah tersebut.
Respons Pemerintah: Antara Kesiapsiagaan dan Keterbatasan
Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi eskalasi karhutla tahun ini. Berbagai provinsi telah menetapkan status siaga darurat bencana jauh sebelum puncak kemarau tiba. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 2 Februari hingga 15 November 2026, sementara Kalimantan Selatan menetapkan status siaga darurat sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026.
Di lapangan, operasi pemadaman terus digencarkan. Hingga pertengahan April 2026, tim Manggala Agni bersama Satgas Dalkarhutla Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 489 operasi pemadaman dengan total luas penanganan mencapai sekitar 1.845,59 hektare. Pemerintah pusat turut mengerahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memancing hujan buatan. Operasi ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, hingga relawan dan masyarakat dengan fokus utama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Namun efektivitas OMC sangat bergantung pada kondisi cuaca yang tidak selalu mendukung. Hingga akhir Agustus 2026, kondisi cuaca di Kalimantan Tengah diprakirakan masih didominasi cuaca kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas, sehingga peluang pelaksanaan OMC dalam waktu dekat sangat minim. Keterbatasan ini menegaskan bahwa solusi teknis semata tidak cukup tanpa dukungan anggaran dan kebijakan pencegahan jangka panjang yang memadai.
Paru-Paru Dunia yang Kian Rapuh
Kalimantan selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan hutan tropis terluas di dunia, penyumbang penting dalam menyerap karbon dan menjaga keseimbangan iklim global. Namun rentetan data karhutla tahun 2026 menunjukkan bahwa fungsi ekologis vital ini tengah berada dalam tekanan yang semakin berat. Ketika laju kebakaran sudah melampaui rekor tahun sebelumnya sebelum musim kemarau mencapai puncaknya, sementara anggaran penanggulangan bencana justru menyusut, pertanyaan yang mengemuka bukan lagi sekadar kapan asap akan reda melainkan sejauh mana ekosistem Kalimantan mampu bertahan dari siklus kebakaran yang terus berulang setiap tahun.
Penanganan karhutla ke depan menuntut lebih dari sekadar respons darurat musiman. Diperlukan komitmen anggaran yang konsisten, penegakan regulasi perlindungan gambut dan hutan yang tidak sekadar menjadi macan kertas, serta pelibatan aktif masyarakat lokal yang selama ini menjadi garda terdepan namun kerap paling minim mendapat dukungan sumber daya.
Artikel ini disusun berdasarkan data dan pemberitaan terkini per Agustus 2026 dari Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Walhi, dan sejumlah media nasional.
.webp)
0 Komentar